Home » » POLITIK FISKAL & INFLASI RUPIAH

POLITIK FISKAL & INFLASI RUPIAH


Safaruddin, Kadep KP


    Ketika kita berbicara mengenai inflasi di negeri ini maka ada hal yang akan membuat kita ingat dengan beberapa generasi yang lalu, ketika kita memulai mengingat dari awal merdekanya negeri ini, maka disitu telah terjadi inflasi pada saat pemerintahan Soekarno yang mana pada saat itu cita-cita Soekarno dengan idiologi nasakom-nya mengharapkan Indonesia bisa berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) kemudian Beliau membuat kebijakan mencetak uang sebanyak mungkin dan akhirnya terjadi sebuah ketidak seimbangan yang mana antara uang yang beredar dimasyarakat dengan baran yang beresar lebih banyak uang sehingga terjadilah inflasi, inflasi ini mencapai 635%  dan itulah salah satu alasan soekarno diturunkan oleh rakyat.

            Kemudian ketika mengingat sejarah kelam awal pemerintahan ini, kita akan mengingat kejadian inflasi yang begitu melekat sepanjang masa yaitu inflasi yang terjadi pada zaman Soeharto menjadi presiden, inflasi yang terjadi saat itu begitu besar yaitu mencapai 300%(hiper inflasi) sehingga terjadi krisis yang begitu menekan rakyat dan negeri ini karena pada saat itu kalau kita misalkan mobil yang mulanya harga 11 juta maka akan melonjak menjadi sekitar 80 juta kemudian  dari dampak ini terjadilah krisis yang kemudian keluarlah kebijakan pemotongan rupiah, sehingga uang Rp 1 menjadi berharga disana dan inilah salah satu presiden soekarno diturunkan juga oleh rakyat.
            Setelah dari ke dua inflasi diatas, coba kita lihat kejadian inflasi pada agustus 2013. Inflasi kali ini cukup besar yaitu 8,6% ini dilansir dari data Badan Pusat statistic kategori year on the year dari ini hamper semua komponen mengalami inflasi dan kejadian inflasi ini dibarengi dengan melemahnya rupiah terhadap US dolar 1 dolar sekitar Rp 11.600 hal ini cukup membuat panik pemerintah sampai-sampai ada wacana aka nada pemotongan nilai rupiah. Kemudian ada statemen dari ketua lembaga, pengkajian, penelitian, dan pengembangan ekonomi(LP3E) Kamar Dagang dan Industri(Kadin) mengatakan ada kebijakan politik fiscal yang di lakukan DPR, Menteri Keuangan, dan Presiden dengan memainkan kenaikan BBM untuk menghadapi menghadapi pesta politik tahun 2014 nanti(Republika).
            Ini bisa kita hubungkan dengan pemilu 2010 lalu, dimana pada tahun 2008 ada kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM sehingga terjadi kenaikan harga dipasaran kemudian dari tindak lanjut itu pemerintah mencoba membantu rakyat dengan menggelontorkan dana BLT(Bantuan Langsung Tunai) rakyatpun senang, kebijakan inilah banyak menuai keritik dari para aktivis dan beberapa pengamat pasalnya pada tahun 2008 harga BBM tidak naik atau malah turun namun apadaya rakyar tidak mengetahui itu sehingga partai penguasa kembali terpilih untuk menjadi pemimpin di negeri, kejadian itu nampaknya ingin diulangi lagi oleh pemerintah untuk memenangkan kembali partai penguasa di pemilu di tahun depan dengan mengandalkan alasan APBN lemah, kemudian pemerintah memaksa menurunkan subsidi pada BBM sehingga harga BBM naik dan pemerintahpun mencoba menghibur rakyat ini kembalai dengan membuat kebijakan BLSM. Nah pola inilah yang dimainkan oleh penguasa negeri ini sehingga bisa dibilang Indonesia tidak akan pernah maju jika ini terus terjadi dan kita katakana pemerintah telah gagala dalam mensejahterakan rakyatnya namun berhasil mensejahterakan golongannya.
            Pada intinya Indonesia belum siap untuk melaksanakan demokrasi dengan fear, sehingga pemimpin yang dihasilkanpun tidak akan pernah berkualitas. Jika memang Indonesia siap untuk menjalankan demokrasi ini dengan baik kemungkinan besar Indonesia bisa maju dan mensejahterakan rakyatnya karena memiliki pemimpin yang berkualitas dari pemilu yang berkualitas juga.

0 komentar:

Posting Komentar