GERAKAN 30 SEPTEMBER, ANTARA KUDETA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN

OLEH: HAYRUNIZAR
 

“Sejarah itu banyak diisi dengan kebohongan. Tapi sejarah adalah kebohongan yang tetap penting untuk dipelajari”.

Nampaknya, kalimat di atas bernada perasaan skeptis serta refleksi keputusasaan atas berbagai kebohongan sejarah yang telah banyak dilakukan oleh para pendahulu umat manusia. Kelakuan yang berdampak psikologis tersebut tentu saja bukan tanpa alasan, karena begitu tak terhitungnya kepentingan-kepentingan yang ada untuk mengamankan para pelakunya dari kutukan generasi masa depan atas perbuatan amoral yang dilakukannya pada masa lalu. Melihat realita yang ada, bukan berarti menyurutkan langkah kita untuk menguak kebenaran sejarah, karena tanpa disadari atau tidak sejarah sebuah bangsa yang terpublikasikan secara masif kepada generasi mudanya, akan secara signifikan mempengaruhi mentalitas pemudanya dalam membangun paradigma menjalani kehidupan.

Layaknya sebuah bangsa yang besar, Indonesia banyak dihiasi oleh lukisan-lukisan sejarah yang terdokumentasi membentuk perjalanan peradaban negeri ini. Hanya saja, lukisan-lukisan tersebut belum sepenuhnya mengekpresikan kejujuran yang dapat mengilhami perbaikan negeri ini. Oleh karena itu, bersikap kritis terhadap dokumen sejarah yang tak sejalan dengan nalar kemanusiaan dan sarat kepentingan menjadi sebuah hal urgen yang perlu dikedepankan oleh insan akademisi, terlepas apapun latar belakang keilmuannya.

Membuka kembali lembaran sejarah Indonesia, di penghujung bulan ini (September) kita akan dikenangkan kembali dengan peristiwa tak beradab yang telah menginjak-injak hak kemanusiaan. Peristiwa yang menjadi riak awal revolusi berdarah. Yang hingga saat ini belum diketahui kebenarannya. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI) yang selama ini selalu dicitrakan sebagai musuh besar ideologi pancasila yang menjadi asas Indonesia, hingga imbasnya Komunis dan institusi politiknya menjadi hal yang terlarang di negeri ini. Namun apabila kita memandang sejarah secara objektif, sejak meletusnya G 30 S PKI maka dimulai pula tragedi pembunuhan massal terhadap orang yang divonis harus bertanggung jawab terhadap gerakan G 30 S. Peristiwa ini merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar yang pernah dialami bangsa ini, yang kemudian melahirkan sebuah rezim otoriter Soeharto dan Orde Baru nya.

Dokumen sejarah G 30 S PKI yang sarat kepentingan Orde Baru telah menjadi konsumsi kita sejak di bangku sekolah dasar. Selama ini kita ketahui bahwa gerakan G 30 S PKI merupakan rencana kudeta terhadap pemerintahan Soekarno dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal-jenderal ABRI yang dimotori oleh PKI dan dibantu dengan militer yang berafiliasi dengan PKI yaitu Cakrabirawa dibawah Letkol Untung. Untuk melanggengkan kebohongan tersebut sebagai alat pencitraan, setiap tanggal 30 September pemerintah Orde Baru menyuguhi sebuah film tentang pemberontakan PKI dimana ditayangkan bagaimana PKI dengan kejamnya menculik dan membunuh Jenderal A. Yani, dkk. Namun semua itu hanyalah film buatan Orde Baru yang tentu kita tidak tahu bagaimana kebenaran ceritanya. Bahkan ketika Orde Baru runtuh pun tabir yang menutupi kebenaran itu tak kunjung tersingkap.

Jika kita merujuk pada kesaksian Soebandrio pun masih banyak hal yang menjadi pertanyaan. Usaha-usaha untuk meluruskannya pun bak bangsawan di menara gading yang harus menunggu belas kasih sang bangsawan untuk turun dan menemui para perindunya. Hal ini perlu dikritisi karena peristiwa ini merupakan tonggak awal dari berdirinya rezim kediktatoran Soeharto, masuknya korporat-korporat asing yang mengeruk kekayaan bangsa kita. Selain itu yang terpenting adalah bagaimana bencana kemanusiaan, pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI diseluruh negeri ini yang mencapai setengah juta jiwa di Jawa dan Bali terjadi begitu cepat tanpa melibatkan sisi kemanusiaan sedikitpun. Lalu siapa yang paling bertanggungjawab atas pembantaian tersebut? Siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap pengambilan hak - hak, pendiskriminasian mereka yang keturunan PKI? Bagaimana mungkin kesalahan kolektif yang masih samar bisa diterima oleh bangsa ini? Itulah tragedi kemanusiaan yang ditolak oleh seluruh dunia, tapi diterima oleh bangsa kita. Dan yang bertentangan dengan nalar kemanusiaan adalah pemberontakan oleh militer dan sipil yang pro terhadap PKI menjadi kesalahan seluruh partai PKI dan para pendukungnya?

Adalah suatu yang janggal ketika partai ke-4 terbesar di Indonesia melakukan kudeta dengan rencana yang tidak tersusun rapi dan dalam waktu singkat bisa dipadamkan. Kejanggalan lainnya yakni bagaimana mungkin partai yang saat itu dekat dengan presiden dan bersepakat dengan aksi “Ganjang Malaysia” melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Siapakah dalang di balik peristiwa itu? Kini, sejarah itu pun seolah menjadi sebuah cerita fiktif. Pihak yang ingin memadamkan kudeta justru dituduh sebagai penyulut api kudeta. Mungkin benar adanya kata Bung Karno, “Peristiwa ini adalah riak kecil dalam sebuah Revolusi Besar”.

Revolusi yang mengorbankan nyawa manusia tak bersalah adalah sebuah tindakan anti kemanusiaan yang harus di tolak. Revolusi dalam sebuah negeri adalah suatu keniscayaan. Bedanya hanya pada dua hal: siapa musuhmu yang akan ditumbangkan kekuasaannya, dan dengan cara apa kamu mengkudetanya. Siapa musuhmu menentukan atas nama apa kamu melakukan revolusi. Caramu melawan menggambarkan watak revolusi yang kamu lakoni. Di dasar batinmu yang terdalam sebenarnya kamu tahu atas nama apa kamu melakukan revolusi: kebenaran atau kebatilan. Angkara murka yang lahir dari kebatilan niscaya melahirkan dendam, keserakahan, dan brutalisme. Persis kudeta militer di Mesir yang menelan ribuan korban. Habis itu kesunyian yang panjang, dan darah yang terus mengalir tanpa kasih.

Objektivitas sejarah memang belum terbenahi di negeri ini, semoga para sejarawan masa depan dapat mengobati dahaga panjang negeri ini terhadap heroisme pendahulu kita memperbaiki Ibu Pertiwi.

SALAM KEMANUSIAAN................

SELAMAT MEMPERINGATI PERISTIWA G 30 S PKI.....................