17 Juni, KAMMI-Rakyat Duduki Pusat Pemerintahan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berkoalisi dengan rakyat menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Koalisi itu pun berencana menduduki pusat pemerintahan di 33 provinsi sebagai bentuk penolakan.

"Kita akan menggerakkan kader-kader KAMMI di seluruh Indonesia untuk bersama rakyat melantangkan penolakan kenaikan BBM bersubsidi. Kita akan lumpuhkan pusat pemerintahan di 33 provinsi secara serentak," kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana di Jakarta, Sabtu (15/6).

Menurut Andri, KAMMI menilai kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Bila harga BBM naik, otomatis semua harga juga ikut melonjak. Sementara program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sarat kepentingan politik. BLSM, katanya, tak menyentuh rakyat miskin.

"Data BPS mencatat ada sekitar 29 juta rakyat miskin, sedangkan BLSM hanya untuk 15,5 juta saja. Berarti yang 13,5 juta lagi akan hidup semakin miskin karena semua harga akan naik," jelas Andri.

Andri menegaskan pemerintah seharusnya sedikit cerdas mencermati harga BBM. Kenaikan harga BBM yang bergantung harga minyak dunia jelas bisa diprediksi jauh-jauh hari. Namun sayang, partai penguasa pemerintah malah memanfaatkan itu sebagai komoditas politik menjelang Pemilu 2014.

"Banyak yang bisa dilakukan pemerintah, nasionalisasi aset minyak misalnya, serius menghadirkan energi alterlatif misalnya. Solusi lain, bisa juga dengan menaikkan pajak kendaraan mobil pribadi, tanpa menaikkan harga BBM subsidi," papar Andri.

"Karena itu, KAMMI bersama rakyat akan melumpuhkan pusat pemerintahan di 33 provinsi sebagai wujud protes KAMMI atas rencana kenaikan harga BBM subsidi yang dapat melumpuhkan rakyat Indonesia," tandas Andri.(Andhini)