Oleh
Safarudin
Kebijakan
Publik (KP) Al-Quds
Kebijakan kenaikan BBM dinegeri ini
sudah sering di keluarkan oleh pemerintah namun selalu mendapat penolakan dari
rakyatnya, karena memang keadaan rakyat negeri ini masih dalam keadaan dibawah
ambang sejahtera maka dari itu ketika BBM di naikan maka secara otomatis
barang-barang konsumsi akan naik dan ini akan membuat rakyat semakin
terpuruk. Namun pada hari ini kita
saksikan pemerintahan SBY kembali mewacanakan untuk menaikan harga BBM dengan
dua kategori yaitu yang disubsidi tetap harganya dan yang tidak lagi disubsidi
menjadi Rp 6.500. hal ini mendapat banyak penolakan dari berbagai macam
kalangan.
Karena kenaikan BBM ini dipandang
belum perlu oleh berbagai pengamat, pemasukan devisa negeri ini sebetulnya
masih sangat besar contohnya saja tahun lalu pemerintah mengeluarkan biaya
mineral, bauksit, nikel dan sebagainya tetapi tidak ada batubara. Padahal
batubara itu yang saya tahu produksi untuk ekspor mencapai 240 triliun. Jika jumlah tersebut
dikalikan 20% menjadi 48 triliun, jadi kenapa tidak dikeluarkan, padahal batu
bara adalah hasil kekayaan alam Indonesia dan jika ini dimasukan maka ini bisa
membantu menanggung beban devisa negeri ini. Itu adalah salah satunya, salah
duanya adalah pemerintahan tidak perlu lagi membeli BBM ini melalui pihak
ketiga yaitu AS karena negara timur tengah siap menjual BBM keindonesia secara
langsung dengan harga nego ini artinya pemerintah bisa membeli BBM dengan harga
yang lebih murah (konsumsi BBM negeri ini 9 ribu Barel/hari masak beli sebanyak
itu gak dapet diskon sedangkan orang tua kita yang beli barang lebih dari satu
aja bisa dapet diskon,.. jadi pinteran orang tua kita dong dari pada pemerintah
).
Selain
itu juga alasan pemerinah pertama, subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat
sasaran. Kedua, pembengkakan APBN dengan subsidi mengurus APBN. Jika dinaikan maka akan bisa menghemat APBN
sekitar 21triliun, hal ini bukannlah fakta yang sesungguhnya yang disampaikan
oleh pemerintah namun beban APBN negara ini terletak pada hutang yang mencapai
171 triliun. Pemerintah tidak mengkaji
ini lebih
dalam lagi karena ratio kebutuhan wajib pajak/WP badan usaha sebesar 27,36
persen yakni 520 ribu dari 1,9 juta badan usaha yang terdaftar sebagai wajib
pajak/WP. Pada tahun 2012 pada sektor pajak adalah Rp 976 triliun atau 68,8
persen dari APBN 2012 sebesar Rp 1418,5 Triliun. Seharusnya pemerintah
melakukan peningkatan ratio kepatuhan wajib pajak/WP. Jika ini dilakukan ratio wajib
pajak sampai 100 % maka APBN akan surplus karena pendapatan negara akan
meningkat. Ini bisa membuktikan bahwa menutupi defisit APBN akibat subsidi BBM.
Hal-hal ini lah yang menjadi salah
satu faktor ketidaklayakan BBM harus dinaikan, kemudian sudah dari awal wacana
ini mengalami penolakan contohnya saja dari kalangan pengusaha sudah ada 78
pengusaha besar menolaknya namun pemerintah masih tetap menggarap ini, dan hasil keputusan yang dikeluarkan
pemerintah SBY beberapa hari lalu secara resmi yaitu menunda kenaikan BBM, ada apa ini sebenarnya..? Karena sebenarnya dengan dinamika yang
seperti ini sudah pernah dilakukan SBY sebelum pemilu tahun lalu dan hasilnya dia terpilih kembali, apakah dengan
metode ini SBY berusaha memperbaiki citra partai mereka yang saat ini mendapat
pandangan buruk dari masyarakat.
Kemungkinan SBY ingin membuat masyarakat berterimakasih
kepada beliau karena tidak jadi menaikan BBM dengan harapan pemerintah akan
memilih dari kalangan partai beliau. Karena
tahun-tahun
ini disebut sebagai tahun politik, sebab banyaknya pesta demokrasi telah
diselenggarakan atau pun akan diselenggarakan mulai dari tingkat kabupaten sampai
negara. Tidak salah kalau saya mengasumsikan
ini karena banyak pengamat politik berpendapat bahwasannya ada misi lain dari
SBY. Jadi kesimpulannya adalah kenaikan
BBM ini bukanlah niat murni untuk menyelamatkan negeri tapi niat murni untuk
menyelamatkan PARTAI BELIAU.
0 komentar:
Posting Komentar